DEFINISI

Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.


DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

ALUR PROSES  PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH B3

PERSYARATAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH B3

Persyaratan izin pemanfaatan limbah B3 terdiri dari identitas pemohon, salinan izin lingkungan, dan dokumen kajian teknis pemanfaatan limbah B3. Berdasarkan hal ini, maka persyaratan administratif permohonan izin pemanfaatan limbah B3 adalah sebagai berikut:

No.Jenis DokumenKeterangan
1Surat Permohonan1. Format dapat diunduh di laman pelayananterpadu.menlh.go.id
2. Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan di atas Materai Rp. 6000,00 disertai cap perusahaan
3.Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermaterai.
2.Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan1. Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya.
2. Izin Lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 tahun 2012.
3. Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.
3.Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan1.Bagi usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan sendiri limbah B3 yang dihasilkannya, maka salinan akte perusahaan yang disampaikan sesuai dengan kegiatan utamanya.
2. Untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan oleh jasa pemanfaatan limbah B3, maka salinan akte perusahaan harus secara jelas mencantumkan bidang/sub-bidang kegiatan pemanfaatan sesuai izin yang dimohonkan. Contoh: dalam akte permohonan izin pemanfaatan limbah B3 mencantumkan kegiatan pemanfaatan dan/atau pengelolaan limbah B3.
4.Izin Lokasi1. Salinan izin lokasi atau dokumen lain yang menunjukkan kesesuaian tata ruang lokasi kegiatan pemanfaatan limbah B3. Izin lokasi merupakan izin yang menyatakan bahwa lokasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, dapat berupa izin lokasi, SITU, Izin pemanfaatan ruang, dan/atau izin sejenis sesuai dengan peraturan daerah lokasi kegiatan.
2. Izin lokasi tidak berlaku bila lokasi berada di Kawasan Industri, Kawasan Militer, Kawasan Pertambangan, DLKr/DLKp pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Badan Udara. Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengelola kawasan.
5. Izin UsahaDapat berupa salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)
6.NPWPSalinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan pemohon
7.IMB1. Salinan Izin Mendirikan Bangunan yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 .
2. IMB wajib diterbitkan oleh bupati/walikota atau instansi tingkat kabupaten/kota. Dalam hal IMB diterbitkan selain oleh bupati/walikota atau instansi tingkat kabupaten/kota (misal: diterbitkan oleh camat), maka wajib dilampirkan peraturan daerah yang menjelaskan pendelegasian kewenangan tersebut.
8.Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup.1. Berupa salinan polis asuransi pencemaran lingkungan atas nama perusahaan pemohon izin yang masih berlaku.
2. Pertanggungan asuransi minimal 5 (lima) milyar rupiah.
3. Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
4. Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan lain.
5. Dokumen asuransi sudah disampaikan di awal permohonan.
9.Foto Laboratorium Analisis dan/ atau Alat Analisis Limbah B3.1.Dokumen berupa foto fasilitas laboratorium analisis dan/atau alat analisis limbah B3.
2.Alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan.
3.Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan lain).
10.Bukti Kepemilikan Tenaga Terdidik Bidang Analisis dan/atau Pengelolaan Limbah B3.1. Bukti berupa sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan limbah B3, atau pengendalian pencemaran lingkungan, atau
2. Bukti ijazah sarjana/D3/politeknik kimia/teknik kimia/teknik lingkungan
3. Tenaga terdidik di bidang analisa merupakan pegawai pada perusahaan pemohon izin berupa kontrak kerja atau pernyataan dari perusahaan pemohon
4. Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan lain.
11.Lay out dan Desain kontruksi lokasi pemanfaatan limbah B31. Desain konstruksi serta lay out lokasi dan fasilitas kegiatan pemanfaatan limbah B3), meliputi antara lain :
2. Tata letak (lay out) fasilitas penunjang pemanfaatan.
3. Tata letak saluran/drainase
4. Desain konstruksi bangunan penyimpanan/pemanfaatan dan pemanfaatan limbah B3
5. Desain konstruksi merupakan desain rinci (DED, detailed engineering design) yang telah disahkanberdasarkan blue print.
12.Bagan alir lengkap proses pemanfaatan limbah B31. Bagan alir kegiatan pemanfaatan limbah B3 dilengkapi dengan kapasitas, neraca massa/mass balance.
2. Bagan alir memberikan gambaran informasi proses yang terdiri dari: input, proses, dan output serta neraca proses/bahan (material/process balance).
3. Jumlah/volume limbah yang akan dimanfaatkan dalam satuan Ton.
4. Bagan alir menggambarkan rencana proses penerimaan limbah.
13.Rencana Penanggulangan Keadaan DaruratTerdiri dari:
1. Dokumen SOP tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan).
2. Foto peralatan tanggap darurat.
14.Tata letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cairLay out serta penjelasan mengenai tata letak saluran drainase apabila dilakukan penyimpanan limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan pemanfaatan limbah B3.
15.Laporan realisasi kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan melampiran SK sebelumnya untuk permohonan perpanjangan izinuntuk pemohon yang mengajukan perpanjangan izin agar melampirkan: rekapitulasi limbah B3 yang dikelola, neraca limbah B3 selama masa izin berlaku (5 tahun), bukti pelaporan ke KLH, dan SK MENLH yang lama.
16. Persyaratan teknis khusus Lampirkan sertifikat hasil uji dan dokumen pendukung lainnya sesuai jenis kegiatan pemanfaatan yang diajukan
17.Softcopy dokumen permohonan Softcopy dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentukCompact Disc (CD) atau Flash Drive (FD)

DEFINISI

Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

 
DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  Nomor: KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; dan
  6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

 
RUANG LINGKUP

Layanan permohonan izin pengolahan limbah B3 yang diberikan meliputi pengolahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya yaitu pengolahan secara kimia, fisika, dan biologi.

 
ALUR PROSES PERMOHONAN IZIN PENGOLAHAN LIMBAH B3

Permohonan izin pengolahan limbah B3 diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, disampaikan melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

PERSYARATAN IZIN PENGOLAHAN LIMBAH B3

Persyaratan izin pengolahan limbah B3 dibedakan berdasarkan teknologi yang digunakan. Untuk mengunduh persyaratan dan format surat permohonan izin pengolahan limbah B3, silakan klik link di bawah ini:

1.PENGOLAHAN LIMBAH B3 DENGAN INSINERATOR
 
  1. PERSYARATAN IZIN PENGOLAHAN LB3 DENGAN INSINERATOR
  2. MANUAL PERSYARATAN IZIN PENGOLAHAN LB3 DENGAN INSINERATOR
2.PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA TERMAL
 
3.PENGOPERASIAN ALAT TANK CLEANING
 
4.PENGOLAHAN LIMBAH B3 DENGAN AUTOKLAF
 
5.PENGOLAHAN LIMBAH B3 DENGAN BIOREMEDIASI
 
6.PENGOLAHAN LIMBAH B3 (PENCUCIAN KEMASAN)
 
7.FORMULIR NILAI INVESTASI (DOWNLOAD DISINI)

 

FAQ TERKAIT PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGOLAHAN LIMBAH B3

1.Bagaimana dengan surat pengesahan dokumen lingkungan yang disyahkan berupa cap dari Pemerintah Daerah ?
 
  • Surat pengesahan dokumen lingkungan dapat berupa cap dari pemda tergantung pada pemda masing-masing.
2.Bagaimana dengan dokumen lingkungan yang belum mencantumkan kegiatan pengolahan limbah B3 sesuai dengan yang dimohonkannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kegiatan pengolahan merupakan kegiatan pengembangan ?
 
  • Kegiatan pengolahan limbah B3 wajib telah mencantumkan/telah dikaji sesuai dengan kegiatan pengolahan limbah B3 yang dimohonkannya di dalam dokumen lingkungan yang telah disyahkan.  Apabila belum mencantumkan/telah dikaji dalam dokumen lingkungan, dapat menyampaikan surat berupa persetujuan dari Pemerintah Daerah atas pelaporan perubahan RKL/RPL yang telah mencantumkan kegiatan pengolahan limbah B3 dengan cara Insinerator.
3.

Apakah akte pendirian perusahaan yang disampaikan wajib mencantumkan kegiatan pengolahan limbah B3 dengan insinerator ?

 
  • Untuk kegiatan pengelola limbah B3 sebagai jasa pengelola (dapat melakukan pengelolaan limbah B3 dari eksternal atau dari kegiatan lain di luar kegiatan pemohon) wajib menyampaikan akte pendirian perusahaan yang mencantumkan kegiatan pengelolaan limbah B3, sedangkan untuk pemohon yang tidak berperan sebagai jasa tidak perlu mencantumkan kegiatan pengelolaan limbah B3 (akte pendirian perusahaan sesuai dengan kegiatan utamanya pemohon).
4.

Apakah izin gangguan (H.O) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dilampirkan sebagai syarat pengajuan izin pengolahan limbah B3 ?

 
  • Persyaratan administrasi berupa izin gangguan (H.O), sebagaimana Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Kewajiban Dalam Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditiadakan dalam proses perizinan pengelolaan limbah B3, selain itu persyaratan administrasi berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Instruksi Menteri ini juga ditiadakan dalam proses perizinan pengelolaan limbah B3, kecuali jasa pengelola limbah B3.
5.Apakah persyaratan asuransi adalah asuransi terhadap alat pengolahan limbah B3 ?
 
  • Yang dimaksud asuransi sebagai syarat izin pengolahan limbah B3 bagi jasa pengolah limbah B3 adalah asuransi pencemaran lingkungan akibat kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dimohonkan izinnya.  Asuransi wajib atas nama perusahaan pemohon izin, dengan pertanggungan minimal 5 (lima) milyar rupiah.
  • Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009  tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
6.Bagaimana dengan persyaratan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) bagi kegiatan yang baru ?
 
  •  Dokumen berupa fotokopi izin TPS LB3 dapat disampaikan pada saat melengkapi dokumen persyaratan teknis hasil rapat pembahasan.
7.Bagaimana dengan persyaratan memiliki alat analisis atau laboratorium bagi pemohon yang berada di kawasan industri dan tidak memiliki alat analisis atau laboratorium sendiri, melainkan dimiliki oleh pengelola kawasan.
 
  • Pemohon wajib menyampaikan dokumentasi alat analisis atau laboratorium bagi yang dimiliki oleh kawasan industri dengan melampirkan surat kerjasama antara pemohon dengan pengelola kawasan industri terkait dengan alat analisis atau laboratorium tersebut.


FAQ TERKAIT PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN LIMBAH B3

1.Apakah persyaratan jarak fasilitas pengolahan dengan permukiman masih diatur dalam izin pengolahan limbah B3 ?
 
  • Persyaratan jarak lokasi fasilitas pengolahan 300 meter dengan fasilitas umum ditiadakan, karena perkembangan penduduk/pembangunan tidak memungkinkan kegiatan pengolahan limbah B3 memenuhi jarak minimum tersebut.
2.Apakah dokumen berupa tata letak (layout) lokasi kegiatan terhadap bangunan disekelilingnya dapat berupa dokumentasi yang diambil dari misalkan Google Maps ?
 
  • Dokumentasi yang diambil dari misalkan Google Maps dapat dilampirkan dengan memberikan penjelasan nama bangunan sekitar termasuk ketinggian bangunan tersebut yang dilengkapi informasi tentang jarak dengan radius minimal 500 m.
3.Apakah ada acuan persyaratan teknis lubang sampling untuk sampling emisi insinerator?
 
  • Lokasi titik sampling (sesuai kaidah 8De/2De)  dan fasilitas pendukung lainnya (tangga, lantai kerja, alat pengaman diri, dan lain-lain mengikuti Keputusan Kepala Bapedal Nomor: 205 Tahun 1996.
4.Parameter apa dan berapa baku mutu yang dipersyaratkan untuk emisi insinerator:
 
  • Berdasarkan Tabel 3. Baku Mutu Emisi Udara untuk Insinerator pada Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tanggal : 5 September 1995 tentang: Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.  Terdapat 14 (empat belas) parameter dengan baku mutu sesuai peraturan tersebut.
5.Apakah bisa dijelaskan dengan narasi untuk persyaratan berupa deskripsi mengenai pengelolaan terhadap hasil insinerasi?
 
  • Tidak bisa, melainkan berupa dokumen SOP yang berisi uraian pengelolaan  terhadap residu hasil pembakaran dan pengelolaan limbah cair dari proses pembakaran (bila terdapat limbah cair dari proses pembakaran) atau sistem pengendali pencemaran).
  • Dokumen SOP yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan).
6.Bagaimana dengan persyaratan tata letak saluran untuk pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran apabila tidak dihasilkan limbah cair dari kegiatan yang dimohonkan?
 
  • Persyaratan tersebut dapat tidak dilengkapi, namun pemohon wajib menyampaikan dokumen yang berisi penjelasan bahwa kegiatan yang diajukan izinnya tidak menghasilkan limbah cair.

DEFINISI

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.


DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.


RUANG LINGKUP

Jenis izin pengumpulan limbah B3 berdasarkan kewenangannya:

  1. Pengumpulan skala  kabupaten/kota  adalah  kegiatan  mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari satu kabupaten/kota  dan harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota.
  2. Pengumpulan  skala  provinsi  adalah  kegiatan  mengumpulkan  limbah  B3 yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dan harus mendapatkan izin dari Gubernur.
  3. Pengumpulan skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) provinsi atau lebih dan harus mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.


ALUR PROSES PERMOHONAN 0 IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

PERSYARATAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

No.Jenis DokumenKeterangan
1.Surat Permohonan1. Format dapat diunduh di laman pelayananterpadu.menlh.go.id
2. Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan di atas Materai Rp. 6000,00 disertai cap perusahaan.
3. Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermaterai.
2. Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan1. Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya.
2. Izin Lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 tahun 2012.
3. Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.
3.Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan1. Atas nama perusahaan pemohon
2. Sudah tercantum kegiatan pengelolaan LB3 yang dimohonkan izinnya.
4. Izin Lokasi1. dokumen izin lokasi atau dokumen lain yang menunjukkan kesesuaian tata ruang lokasi kegiatan pemanfaatan limbah B3. Izin lokasi merupakan izin yang menyatakan bahwa lokasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, dapat berupa izin lokasi, SITU, Izin pemanfaatan ruang, dan/atau izin sejenis sesuai dengan peraturan daerah lokasi kegiatan.
2. Izin lokasi tidak berlaku bila lokasi berada di Kawasan Industri, Kawasan Militer, Kawasan Pertambangan, DLKr/DLKp pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Badan Udara. Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengelola kawasan.
5.SIUP/IUT/IUI1. Atas nama perusahaan pemohon dan masih berlaku
2. SIUP dapat berupa SIUP Kecil, SIUP Menengah,SIUP Besar.
6.NPWP1. Atas nama perusahaan pemohon
2. nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon
7.IMBSurat Izin Mendirikan Bangunan dari bangunan yang digunakan oleh pemohon. IMB wajib diterbitkan oleh bupati/walikota atau instansi tingkat kabupaten/kota. Dalam hal IMB diterbitkan selain oleh bupati/walikota atau instansi tingkat kabupaten/kota (misal: diterbitkan oleh camat), maka wajib dilampirkan peraturan daerah yang menjelaskan pendelegasian kewenangan tersebut.
8.Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup1. Asuransi wajib atas nama perusahaan pemohon izin
2.Asuransi merupakan asuransi pencemaran lingkungan
3. Asuransi masih berlaku
4. Pertanggungan asuransi minimal 5 (lima) milyar rupiah.
5. Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
6. Dokumen asuransi sudah disampaikan di awal permohonan.
9. Memiliki Laboratorium Analisis dan/ atau Alat Analisis Limbah B3Foto berwarna fasilitas laboratorium analisis dan/atau alat analisis limbah B3. Alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan.
10.Memiliki Tenaga Terdidik Bidang Analisis dan/atau Pengelolaan Limbah B31. Tenaga terdidik bidang analisis dan/atau pengelolaan limbah B3.
2. Bukti berupa sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan limbah B3, atau pengendalian pencemaran lingkungan.
3. Bukti ijazah sarjana/D3/politeknik kimia/teknik kimia/teknik lingkungan.
4. Tenaga terdidik di bidang analisa merupakan pegawai pada perusahaan pemohon izin berupa kontrak kerja atau pernyataan dari perusahaan pemohon
11. Rekomendasi Gubernur untuk Pengumpulan limbah B3 skala nasional1. Atas nama perusahaan pemohon
2. Mencantumkan jenis limbah B3 yang direkomendasikan
3. berlaku untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional.
12. Kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengolah limbah B3Dokumen salinan kontrak kerjasama sesuai jenis limbah B3 yang dikumpulkan dengan perusahaan pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun/landfill LB3.
13. Rancang bangun tempat pengumpulan limbah B31. Dokumen berupa gambar rancang bangun fasilitas pengumpulan yang akan dibangun.
2. Rancang bangun paling sedikit harus menjelaskan tentang:
3. dimensi tempat pengumpulan (panjang, lebar, tinggi; luas/kapasitas; volume).
4. Material yang digunakan untuk membangun fasilitas tempat pengumpulan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan.
5. kondisi lantai kedap air dan kemiringan lantai.
6. ventilasi dan fasilitas penerangan.
7. saluran air yang menuju bak pengumpul.
8. dimensi bak pengumpul limbah B3 sehingga dapat menampung ceceran dan/atau air bekas pembersihan dan/atau air hujan yang bersentuhan dengan limbah B3.
9. saluran air hujan yang terpisah.
10. kondisi atap tempat pengumpulan.
11. penggunaan papan nama, simbol & label limbah B3.
14. Uraian tentang tata cara pengumpulan limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3 (penerimaan dan pengiriman) 1. Berupa dokumen SOP tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan).
2. Berisi tata cara pengumpulan limbah B3 yang akan dilakukan misal penggunaan pallet, jarak antar kemasan, dll.
15. Flowsheet lengkap proses pengumpulan limbah B3Flowsheet kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan lengkap dengan kapasitas, neraca massa/mass balance.
16. Perlengkapan sistem tanggap darurat1. dokumen SOP tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan), dan
2. dokumentasi dari jenis-jenis peralatan tanggap darurat di lokasi kegiatan.
17.Tata letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cairGambar layout serta penjelasan mengenai tata letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cair di lokasi kegiatan.
18.Laporan realisasi kegiatan pengumpulan limbah B3 dan melampiran SK sebelumnya untuk permohonan perpanjangan izinBerlaku bagi permohonan perpanjangan
Dokumen terdiri dari:
1. rekapitulasi limbah B3 yang dikelola
2. neraca limbah B3 selama masa izin berlaku (5 tahun)
3. bukti pelaporan ke KLH
4. SK MENLH yang lama
20.Softcopy dokumen permohonan Softcopy dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentukCompact Disc (CD) atau Flash Drive (FD)

DEFINISI

Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.


DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.


ALUR PROSES PERMOHONAN IZIN PENIMBUNAN (LANDFILL) LIMBAH B3

PERSYARATAN IZIN PENIMBUNAN (LANDFILL) LIMBAH B3

No.Jenis DokumenKeterangan
1.Surat Permohonan1. Format dapat diunduh di laman pelayananterpadu.menlh.go.id
2. Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan di atas Materai Rp. 6000,00 disertai cap perusahaan
3. Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermaterai.
2.Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan1. Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya.
2. Izin Lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 tahun 2012.
3. Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.
3.Izin Lokasi1. Izin lokasi merupakan izin yang menyatakan bahwa lokasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penimbunan/penimbunan dapat berupa izin lokasi, SITU, izin pemanfaatan ruang, dan/atau izin sejenis sesuai dengan peraturan daerah lokasi kegiatan
2. Izin lokasi penimbunan/penimbunan limbah B3 dari Kepala Daerah Kabupaten/ Kota sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab di daerah tersebut.
4.Izin dari Komisi Keamanan Bendungan1. hanya untuk kegiatan pertambangan mineral
2. dokumen atas nama perusahaan dan masih berlaku
5.Flowsheet lengkap tata cara penimbunan limbah B3flowsheet yang memberikan gambaran informasi proses dilengkapi dengan deskripsinya
6.Hasil penelitian Hidrogeologidokumen hasil penelitian hidrogeologi di lokasi penimbunan
7.Hasil analisis permeabilitas tanah pada lokasi penimbunanDokumen hasil analisis dari laboratorium terakreditasi
8.Hasil penelitian jarak bagian dasar penimbunan dengan lapisan air tanah (ground water)Berupa dokumen hasil penelitian
9.Hasil penelitian jarak lokasi penimbunan dengan aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih.Berupa dokumen hasil penelitian
10.Perlengkapan sistem tanggap darurat1. Dokumen berupa SOP tanggap darurat yang telah memenuhi sistem mutu (dicantumkan tanggal pengesahan dan ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan).
2. Dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto peralatan tanggap darurat.
11.Desain konstruksi tempat penimbunan limbah B31. desain rinci (DED, detailed engineering design) yang telah disahkan berdasarkan blue print untuk seluruh fasilitas penimbunan
12.Hasil analisis limbah B3 yang terdiri dari:
1. Hasil analisis Total Kadar maksimum Limbah B3 yang belum terolah
2. TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)
3. Kandungan zat organik dari masing masing limbah yang akan ditimbun
1. Disampaikan dalam bentuk hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi
2. Parameter analisis mengacu pada kepdal 04/1995
13. Softcopy dokumen permohonan Softcopy dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentukCompact Disc (CD) atau Flash Drive (FD)
Persyaratan Tambahan Untuk Permohonan Penimbunan Limbah B3 dari Kegiatan Lain
14.Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup 1. Berupa salinan polis asuransi pencemaran lingkungan atas nama perusahaan pemohon izin yang masih berlaku.
2. Pertanggungan asuransi minimal 5 (lima) milyar rupiah.
3. Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
4. Berlaku hanya untuk jasa pemanfaatan limbah B3 atau limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari kegiatan lain.
5. Dokumen asuransi sudah disampaikan di awal permohonan.
15.Memiliki Laboratorium Analisis dan/atau Alat Analisis Limbah B3 di Lokasi Kegiatan 1. Alat analisis disesuaikan dengan uji karakteristik terhadap jenis/karakteristik limbah B3 yang akan diolah
2. Foto berwarna laboratorium dan/atau alat analisis
3. Laboratorium dan/atau alat analisis wajib dimiliki oleh pemohon izin
16.Tenaga yang Terdidik di Bidang analisis dan pengelolaan limbah B3 1. Bukti sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan limbah B3, atau pengendalian pencemaranlingkungan
2. Bukti ijazah sarjana/D3/politeknik kimia/teknik kimia/teknik lingkungan
3. Tenaga terdidik di bidang analisis merupakan pegawai pada perusahaan pemohon izin berupa kontrak kerja atau pernyataan dari perusahaan pemohon
17.Bukan merupakan daerah resapan (recharge) bagi air tanah tidak tertekan yang penting dan air tanah tertekanBerupa dokumen hasil penelitian
18. Lokasi penimbunan bukan merupakan daerah genangan air, berjarak minimum 500 meter dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau atau waduk untuk irigasi pertanian dan air bersih. Berupa dokumen hasil penelitian

DEFINISI

Dumping (pembuangan) limbah B3 adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup berupa laut.


DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.


ALUR PROSES PERMOHONAN IZIN DUMPING LIMBAH B3 KE LAUT

PERSYARATAN IZIN DUMPING LIMBAH B3 KE LAUT

Persyaratan izin dumping limbah B3 ke laut meliputi identitas pemohon, salinan izin lingkungan, dan dokumen kajian teknis dumping limbah B3. Berdasarkan hal ini, maka persyaratan administratif permohonan izin dumping limbah B3 ke laut adalah sebagai berikut:

No.Jenis DokumenKeterangan
1.Surat Permohonan1. Format dapat diunduh di laman pelayananterpadu.menlh.go.id
2. Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan di atas Materai Rp. 6000,00 disertai cap perusahaan
3. Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermaterai.
2.Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan1. Berupa salinan izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan sesuai kegiatan yang diajukan permohonannya.
2. Izin Lingkungan dimaksud merujuk kepada PP 27 tahun 2012 dan Permen LH Nomor 05 tahun 2012.
3. Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP 27 tahun 2012, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan.
3. Peta Lokasi Tempat Dilakukannya Dumping (Pembuangan)Peta lokasi yang menjelaskan:
1.lokasi tempat dilakukannya dumping (dalam wilayah administratif Kab/kota/Prov),
2. jarak dengan daratan terdekat,
3. jarak dengan area sensitif,
4. jarak dengan jalur pelayaran,
5. luasan area kegiatan (Blok),
6. titik koordinat titik dumping limbah B3 ke laut sesuai dengan Longitude Latitude (derajat; menit; detik)
4.Bagan alir proses pengelolaan limbah atau uraian proses sistem pembuangan limbahBagan alir proses pemisahan serbuk bor dan lumpur bor beserta narasinya
5.Rona awal kualitas air laut dan sedimen1. Jumlah parameter sesuai dengan Permen LH No. 51 Tahun 2004
2. Sumber data yang digunakan berdasarkan data rona lingkungan dua tahun terakhir pada lokasi dumping
6.Kajian Modeling Serbuk dan lumpur Bor/Tailing/ (termasuk pola sebaran material pada badan/kolom air dan dasar)1. Berupa kajian ilmiah
2. Mencantumkan skenario rencana dumping termasuk debit, volume, kedalaman laut dan lamanya dumping
7.Kajian Keberadaan Termoklin dan kedalamannya yang mewakili musim barat dan timur serta peralihan1. Berupa kajian ilmiah
2. Hanya untuk limbah tailing
8.Hasil Uji Total Konsentrasi Logam Berat1. Hasil uji semua jenis limbah sebelum didumping
2. dapat menggunakan sampel limbah yang berasal dari lokasi terdekat
9.Hasil Uji LC 50-96 Jam1. Hasil uji semua jenis limbah sebelum didumping
2. dapat menggunakan sampel limbah yang berasal dari lokasi terdekat
10.Hasil Uji TPH1. Hasil uji semua jenis limbah sebelum didumping
2. dapat menggunakan sample limbah yang berasal dari lokasi terdekat)
11.Hasil Uji Total Konsentrasi Logam Berat1. Hasil uji semua jenis limbah sebelum didumping
2. dapat menggunakan sample limbah yang berasal dari lokasi terdekat)
12. Material Safety Data Sheet (MSDS)MSDS yang menjelaskan komposisi bahan kimia dalam lumpur bor
13.Pola sebaran parameter-parameter kunci (parameter kunci disesuaikan dengan polutan yang terkandung didalam material tailing/drill cutting)1. Hasil kajian ilmiah Tailing, parameter yang dimodelkan: logam berat yang terkandung dan TSS
2. Hasil kajian ilmiah Cutting dan lumpur bor, parameter yang dimodelkan: Pola sebaran TSS dalam model 3 dimensi
14.Peta BatimetriPeta kedalaman perairan dengan ukuran minimal A3 yang diterbitkan oleh Dishidros atau Bakosurtanal terbitan terakhir
15.Peta Daerah SensitifPeta dengan ukuran minimal A3 yang menunjukkan lokasi SDA penting antara lain: terumbu karang, mangrove, padang lamun, termasuk zona penangkapan ikan
16.Peta Alur PelayaranPeta dengan ukuran minimal A3 yang menunjukkan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan alur pelayaran domestik
17.Peta Daerah Terlarang TerbatasPeta dengan ukuran minimal A3 yang menunjukkan daerah terlarang terbatas dengan radius 500 m dari lokasi dumping
18.Rencana Penanggulangan Keadaan DaruratPaling sedikit memuat:
1. Organisasi
2. Identifikasi, pengaktifan, dan pelaporan
3. Prosedur penanggulangan, dan
4. Jenis dan spesifikasi peralatan
19.Softcopy dokumen permohonan Softcopy dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentukCompact Disc (CD) atau Flash Drive (FD)